Pelaku Fintech Berbagi Ciri Kenali Perusahaan Fintech Ilegal

08 April 2019 00:00 WIB Bayu Jatmiko Adi Pojok Bisnis Share :

Solopos.com, SOLO - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat hingga Maret 2019 ada 426 aduan mengenai fintech dengan 510 teradu hingga Maret 2019. Aduan mulai dari penagihan kasar hingga bunga. Sekitar 32% teradu adalah fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK mencatat hingga Februari 2019, ada 99 perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar. Banyaknya aduan tersebut membuat tujuh perusahaan fintech melakukan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kemudahan dan kenyamanan pelayanan fintech. Salah satu agenda sosialisasi digelar Sabtu (6/4/2019) di Pose Inn Hotel Solo.

Business Development Manager Dana Merdeka, Yugo Tri Aryanto, mengatakan acara bertajuk Fintech Exhibition tersebut awalnya diinisiasi Dana Merdeka yang bekerja sama dengan PT Kepoo yang merupakan satu grup perusahaan. Mengajak tujuh perusaaan fintech lainnya, dia merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat.

Selama ini, isu yang berkembang perusahaan fintech membongkar data nasabah, mulai dari phone book hingga data privat lainnya. “Data tidak dibongkar. Selama ini banyak isu negatif tentang fintech. Kami berpikir kalau hanya Dana Merdeka yang menyampaikan pasti kepentingan bisnisnya yang akan menonjol. Jadi kami ajak yang lain. Kami ingin bicara mewakili dunia fintech," kata dia saat ditemui Solopos.com di Pose Inn Hotel, Sabtu.

Menurut Yugo, kegiatan itu untuk mengenalkan sistem pembiayaan yang lebih mudah dan cepat serta aman melalui fintech. Saat ini ada 99 fintech yang terdaftar di OJK serta menjalankan regulasi yang telah disepakati, termasuk aturan penagihan yang sering menjadi perbincangan karena ulah penyelenggara fintech ilegal.

"Tidak ada niatan dari kami untuk merugikan masyarakat. Justru ingin membantu masyarakat," kata dia. Pada fintech legal tidak diperkenankan mengambil semua data di phone book nasabah.

Yugo menjelaskan ada beberapa cara untuk mengenali fintech yang legal. Pada umumnya perusahaan yang telah terdaftar mencantumkan keterangan bawah perusahaan itu terdaftar di OJK. Keterangan itu bisa ditemukan pada keterangan aplikasi maupun website fintech yang bersangkutan.

"Itu cara mengecek yang paling gampang. Walaupun yang namanya ilegal bisa saja melakukan segala cara. Tapi OJK punya regulasi lebih ketat lagi untuk mengatasi fintech ilegal. Satu lagi yang OJK akan turun tangan langsung dengan sanksi yang lebih berat ketika ada fintech ilegal tapi mencantumkan nama OJK. Jadi kemungkinannya kecil fintech ilegal mencantumkan OJK," terang dia. Cara lain adalah dengan mengecek di website resmi OJK.

Hal yang sama disampaikan Public Relations Associate Kredit Pintar, Fajar Kurniawan. Melalui kegiatan sosialisasi ini mereka ingin mendukung pemerintah meningkatkan literasi keuangan. “Kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat ada penyelenggara fintech yang legal yang kegiatannya diawasi OJK dan menjalankan regulasi yang ditetapkan, sehingga aman," kata dia.