BJB Syariah Membidik Pembiayaan 1.600 Rumah Bersubsidi pada 2018

BJB Syariah bidik pembiayaan 1.600 rumah bersubsidi pada 2018 (Istimewa)
10 April 2018 15:45 WIB Septina Arifiani Pojok Bisnis Share :

Solopos.com, BANDUNG – Bank BJB Syariah menargetkan mampu membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera sebanyak 1.600 unit atau sekitar Rp160 miliar pada 2018 ini.

Direktur Bank BJB Syariah Indra Falatehan mengatakan pihaknya sudah ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu bank pelaksana menyalurkan KPR Sejahtera atau hunian bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ramadan Ekstra - Promo Belanja Kebutuhan Lebaran 2018 - Tokopedia

“Kami menargetkan bisa membiayai sekitar 1.600 rumah, itu sekitar Rp160 miliar. Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian PUPR akhir tahun lalu,” ujar Indra dalam keteranganya di Bandung, Rabu (14/3/2018).

Indra mengemukakan pembiayaan hunian bersubsidi ini sudah sejalan dengan program pemerintah dalam penyediaan rumah dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi, lanjut Indra, jumlah kebutuhan hunian di Jawa Barat masih tinggi.

“Mudah-mudahan kami bisa membantu MBR memiliki hunian yang terjangkau,” jelasnya.

Pada akhir Desember 2017, Bank BJB Syariah bersama sejumlah bank pelaksana lain meneken nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) mengenai penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2018.

Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Ditjen Pembiayaan Perumahan pada 2018 akan menyalurkan KPR Subsidi melalui program FLPP bagi sebanyak 42.326 unit rumah bagi MBR.

Dari rencana itu, dana yang disalurkan sebesar Rp4,5 triliun. Terdiri Rp2,2 triliun berasal dari DIPA dan Rp2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.

Indra mengatakan Bank BJB Syariah termasuk peringkat lima besar yang mendapatkan porsi banyak untuk menyalurkan KPR Sejahtera itu.

Data Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menunjukkan saat ini Indonesia mengalami kekurangan atau defisit pemenuhan rumah mencapai 11 juta unit. Selain pembangunan hunian oleh swasta, peran pemerintah melalui penyediaan rumah bersubsidi sangat diperlukan untuk mengurangi angka defisit tersebut.